SOLO, Solokini.com – Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Sragen menghadirkan inovasi digital bernama Serasi Dewanti (Sistem Informasi Penyerapan Aspirasi Dewan Sukowati). Melalui aplikasi ini, Setwan Sragen ingin mengubah proses penyerapan aspirasi masyarakat yang selama ini berlangsung secara manual menjadi lebih efisien, transparan, dan terarah. Sistem tersebut terutama mendukung pengelolaan usulan masyarakat melalui kegiatan reses anggota DPRD.
Sekretaris Dewan DPRD Sragen, Tedy Rosanto, menjelaskan proses penyerapan aspirasi secara manual selama ini menimbulkan sejumlah persoalan. Beberapa di antaranya meliputi keterlambatan laporan, usulan ganda dengan kegiatan dan lokasi yang sama, hingga masyarakat yang menyampaikan usulan serupa kepada lebih dari satu anggota dewan.
Tedy mengatakan Setwan Sragen mulai menerapkan aplikasi Serasi Dewanti pada 1 Oktober 2026. Melalui sistem tersebut, setiap anggota dewan wajib memasukkan hasil reses sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Aplikasi juga membatasi masyarakat dalam satu dapil agar hanya menyampaikan satu usulan kegiatan kepada satu anggota dewan. Setiap usulan pun harus mengacu pada visi dan misi Bupati Sragen serta Kamus Kegiatan yang telah ditetapkan.
“Setiap usulan masyarakat wajib selaras dengan Visi Misi Bupati Sragen yang teknisnya telah didetailkan melalui Kamus Kegiatan,” ujar Teddy, Rabu 11 November 2026.
Aplikasi ini juga memudahkan anggota dewan menyusun laporan hasil reses karena sistem menyediakan dokumen yang bisa langsung dicetak untuk kebutuhan Rapat Paripurna. Setelah rapat tersebut selesai, sistem otomatis menutup akses penginputan usulan hasil reses sehingga tidak ada penambahan data di luar tahapan yang ditentukan.
Integrasi Usulan
Setwan Sragen juga mengintegrasikan usulan yang telah disetujui anggota DPRD dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Integrasi ini membuat petugas tidak perlu memasukkan data yang sama secara berulang.
Sebelum masuk ke tahap berikutnya, sistem turut menyaring usulan berdasarkan hasil review Inspektorat Kabupaten Sragen dan petunjuk KPK terkait Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tahun 2026. Selain melalui reses, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi secara langsung melalui fitur non-reses.
Fitur non-reses membuka kesempatan bagi masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan reses untuk menyampaikan gagasan maupun usulan pembangunan. Sistem akan mengelompokkan aspirasi tersebut sebagai bahan anggota DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Selanjutnya, Bapperida Kabupaten Sragen memiliki kewenangan memasukkan usulan yang memenuhi ketentuan sebagai Pokir dalam penyusunan RKPD. Melalui digitalisasi ini, Setwan Sragen berharap DPRD dapat menghasilkan usulan pembangunan yang lebih matang sebelum masuk dalam tahapan RKPD, KUA-PPAS, hingga RAPBD.
