Solokini.com, Solo — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta kembali menggelar ajang Arjuna (Apresiasi Kinerja untuk Mitra Kerja KPPN Surakarta) Awards Semester I Tahun Anggaran 2026.
Ajang penghargaan ini diberikan kepada satuan kerja (satker) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, serta Kab. Wonogiri atas komitmen mereka dalam mewujudkan tata kelola APBN yang akuntabel dan berkualitas.
Acara yang diselenggarakan secara hybrid di Grha Artaka, Exhibition Hall KPPN Surakarta, Kamis (23/7/2026) ini mengusung tema “Ksatria Madukara: Mengukir Prestasi, Menebar Inspirasi”.
Tema tersebut mengambil filosofi ketangguhan dan ketelitian seorang ksatria pemanah yang dinilai selaras dengan profesionalisme para pengelola keuangan negara.
Pada periode ini, KPPN Surakarta menyerahkan penghargaan untuk sepuluh kategori. Mulai dari Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik, Pengelolaan Gaji Induk Terbaik, hingga Kinerja Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Daerah Mitra.
Salah satu sorotan utama berada pada kategori Penghargaan Akurasi Deviasi Halaman III DIPA Terbaik.
Berdasarkan hasil evaluasi Semester I 2026, sebanyak 55 satker atau 53 persen berhasil meraih nilai akurasi deviasi sempurna sebesar 100. Hal ini menandakan semakin presisinya perencanaan dan realisasi penarikan dana oleh satker mitra.
Selain itu, Arjuna Awards Semester I 2026 juga memperkenalkan kategori baru, yakni Penghargaan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Terbaik.
Penghargaan ini dinilai berdasarkan tingkat penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) paling rendah. Peraih penghargaan pada kategori ini bahkan mencatatkan rekor 100 persen SPM tanpa penolakan sepanjang semester pertama.
Guna mendukung perekonomian lokal, rangkaian kegiatan ini turut dimeriahkan oleh UMKM Expo yang melibatkan 15 UMKM binaan KPPN Surakarta.
Kehadiran pameran ini menjadi wujud komitmen KPPN Surakarta dalam menyinergikan pengelolaan APBN yang berkualitas dengan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
