Solokini.com, Solo — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta mencatat kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kerja Surakarta menguat pada Semester I 2026.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi Belanja Negara menembus Rp4,51 triliun atau setara 54,1 persen dari total pagu sebesar Rp8,33 triliun.
Kepala KPPN Surakarta, Eko Budiyanto, menyampaikan bahwa capaian penyerapan anggaran tersebut merupakan realisasi Semester I tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Capaian ini menunjukkan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja (satker) maupun pemerintah daerah mitra kerja KPPN Surakarta di Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri.
“Di tengah penyesuaian total pagu yang turun sebesar Rp1,76 triliun atau 17,5 persen dibanding tahun lalu, kinerja APBN wilayah KPPN Surakarta hingga Semester I 2026 justru menunjukkan hasil yang semakin solid,” ujar Eko, Kamis (23/7/2026).
Pada komponen Belanja Pemerintah Pusat, realisasi Belanja Pegawai tercatat mencapai 63 persen dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 50 persen. Sebaliknya, Belanja Barang baru terserap 41 persen dan Belanja Modal mencapai 34 persen, sehingga membutuhkan akselerasi penyerapan pada Semester II 2026.
Sementara pada komponen Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran secara umum berjalan optimal.
KPPN Surakarta mencatat rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terjadi karena batas waktu penyampaian kontrak masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Adapun penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) telah sesuai dengan proporsi maksimum periode berjalan.
Selain penyerapan anggaran, kualitas pelaksanaan belanja juga tecermin dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker yang mayoritas memperoleh nilai memuaskan. Meski demikian, KPPN Surakarta tetap mendorong evaluasi pada aspek akurasi Deviasi Halaman III DIPA dan konsistensi penyerapan anggaran.
Sesuai arahan Presiden agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat, KPPN Surakarta berkomitmen mengawal percepatan belanja modal, belanja barang, dan penyaluran TKD pada paruh kedua tahun ini guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
