Seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah bersama Forkopimda kabupaten dan kota menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat (Siskamtibmas) pasca terjadinya aksi demo yang berujung anarkis di sejumlah wilayah.
Rapat Forkopimda yang dilaksanakan pada Minggu (31/8) tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh pihak demi menjaga stabilitas wilayah. Hal ini menjadi perhatian serius setelah beberapa unjuk rasa sebelumnya menimbulkan kerusakan fasilitas umum, pembakaran gedung DPRD, kendaraan milik petugas dan masyarakat, hingga aksi anarkis di berbagai daerah.
Dalam forum tersebut, para pimpinan daerah dan instansi terkait menyampaikan arahan strategis sebagai upaya pencegahan potensi kerusuhan lanjutan. Antisipasi sejak dini dinilai sangat penting untuk memastikan keamanan tetap terkendali.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara, namun pelaksanaannya harus sesuai aturan hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum. Ia juga menekankan perlunya sistem pengamanan yang kuat, deteksi dini, serta dialog intensif dengan masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Sementara itu, Ketua DPRD Jateng, Sumanto, mendorong seluruh anggota DPRD untuk turun langsung ke lapangan, mempererat komunikasi dengan masyarakat, dan mencegah penyebaran berita bohong. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting agar program pembangunan daerah dapat berjalan tanpa hambatan.
Dalam rapat daring tersebut, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, menyampaikan bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama. “Kami menekankan pentingnya kesolidan dan satu persepsi di antara anggota Forkopimda,” ujarnya.
Kapolda juga menginstruksikan penyiapan personel dan sarana pendukung, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan. Ia menambahkan, “Kami mengajak para orang tua untuk aktif mengawasi anak-anaknya.”
Senada dengan itu, Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen Achiruddin Darojat, menyoroti pola aksi massa yang kerap terjadi pada siang, sore, hingga malam hari. Mantan Danpaspampres ini menilai perlu adanya langkah antisipasi, operasi sosial untuk meredam potensi anarkis, dan kerja sama intelijen yang cepat dan tepat.
Kajati Jateng, Hendro Dewanto, juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kemarahan publik. Ia berpesan, “ASN harus bijak dalam menggunakan media sosial dan menyebarkan pesan damai untuk mencegah konflik.”
Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh pimpinan daerah dan instansi terkait harus bersatu dalam mengantisipasi potensi kerusuhan. Dengan sinergi yang kuat, deteksi dini, dan komunikasi efektif, Jawa Tengah diharapkan dapat tetap terjaga dalam suasana aman, damai, dan kondusif.
