SOLO, Solokini.com – Pemerintah Kabupaten Sragen mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai produk hukum desa melalui inovasi digital Si-JADI Versi 2 (Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa). Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen mengembangkan sistem ini untuk mengintegrasikan seluruh dokumen hukum desa ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Sragen.
Bagian Hukum Setda Sragen mulai menguji coba sistem tersebut pada awal Januari 2026. Setelah melewati tahap pengujian, pemerintah resmi menerapkan Si-JADI Versi 2 pada Februari 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen, Prijo Dwi Atmanto, mengatakan inovasi tersebut menjawab sejumlah persoalan dalam pengelolaan dokumen hukum di tingkat desa. Sebelumnya, masyarakat kesulitan mengakses produk hukum desa, sementara pemerintah masih melakukan pemantauan secara manual dan belum memiliki sistem identitas digital untuk memverifikasi keaslian dokumen.
“Melalui Si-JADI Versi 2, produk hukum desa kini terintegrasi langsung dengan JDIH Kabupaten sehingga tidak lagi berdiri sendiri di masing-masing desa,” ujar Prijo Dwi Atmanto, baru-baru ini.
Melalui sistem terbaru ini, pemerintah melengkapi setiap produk hukum desa dengan QR Code khusus. Dokumen yang mencakup Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, hingga Keputusan Kepala Desa tersebut kini memiliki identitas digital yang dapat digunakan masyarakat untuk memeriksa keaslian dokumen. Warga cukup memindai QR Code untuk mengakses informasi sekaligus melihat dokumen resminya.
Inovasi yang Memberikan Kemudahan Akses Informasi
Si-JADI Versi 2 juga menghadirkan dashboard dan statistik untuk mendukung pengawasan produk hukum desa. Bagian Hukum dan pihak kecamatan dapat memantau aktivitas penerbitan dokumen, jenis peraturan, tahun penerbitan, hingga status keberlakuannya. Sistem tersebut juga membantu pemerintah mengetahui apakah suatu produk hukum masih berlaku, sudah mengalami perubahan, atau telah dicabut.
Prijo menjelaskan, inovasi ini memberikan kemudahan bagi berbagai kelompok masyarakat. Warga dan media massa bisa memperoleh informasi hukum tanpa harus mendatangi kantor desa. Pelaku usaha maupun investor juga dapat mencari informasi mengenai kebijakan desa yang berkaitan dengan perizinan dan perpajakan. Sementara itu, kalangan perguruan tinggi bisa memanfaatkan dokumen tersebut sebagai referensi penelitian dan penyusunan jurnal ilmiah.
“Dari sisi internal pemerintah daerah, ketersediaan data yang terstruktur dan terpusat ini menjadi landasan yang akurat bagi Bagian Hukum dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta perumusan kebijakan hukum desa ke depan,” ucap dia.
Pemerintah Kabupaten Sragen optimistis penerapan Si-JADI Versi 2 mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi hukum di tingkat desa. Melalui sistem yang terintegrasi, pemerintah ingin membangun layanan informasi hukum yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat penerapan e-governance.
