Solokini.com — Setiap tanggal 5 Agustus, Indonesia memperingati Hari Dharma Wanita Nasional. Momen ini bukan sekadar rutinitas tahunan di kalender organisasi pemerintahan. Melainkan refleksi bagi perjalanan panjang organisasi istri Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dulu dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam mengarungi dinamika pembangunan bangsa.

Di tengah pergeseran paradigma peran gender dan tuntutan zaman yang kian pesat, bagaimana Dharma Wanita memposisikan fungsinya saat ini? Mari mengulas jejak sejarahnya, para tokoh kunci di baliknya, hingga relevansinya di era modern.

Sejarah Lahirnya Dharma Wanita: Dari Era Orde Baru ke Reformasi

Melansir laman resmi Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Kementerian Pertahanan RI, organisasi ini dibentuk pada 5 Agustus 1974 pada masa pemerintahan Orde Baru. Didirikan oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI saat itu, Amir Machmud, atas gagasan dan prakarsa Ibu Negara, Ibu Tien Soeharto.

Julia Suryakusuma dalam bukunya “Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru” (2011) menjelaskan tujuan awal pembentukan organisasi ini. Pada awal berdirinya, Dharma Wanita dibentuk sebagai wadah tunggal untuk membina para istri pegawai negara (PNS, anggota ABRI yang dikaryakan, dan pegawai BUMN) guna mendukung tugas suami mereka sebagai pelayan masyarakat.

Kepemimpinannya saat itu bersifat ex-officio, di mana posisi ketua organisasi otomatis diisi oleh istri pejabat sesuai tingkatan jabatan suaminya.

Perubahan besar terjadi pasca-Reformasi. Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 6–7 Desember 1999, organisasi ini bertransformasi total. Berikut perubahan Dharma Wanita pasca-Reformasi:

• Independen dan Netral: Menanggalkan keterikatan politik praktis dari pemerintah.
• Perubahan Nama: Berganti nama menjadi Dharma Wanita Persatuan (DWP), menyesuaikan dengan era Kabinet Persatuan Nasional.
• Reorientasi Fokus: Menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya untuk pemberdayaan perempuan.

Berikut ini timeline dinamika Dharma Wanita:

• 1974: Pembentukan Dharma Wanita (Wadah Tunggal Istri PNS)
• 1998–1999: Reformatisasi & Pembentukan “Dharma Wanita Persatuan” (DWP)
• Sekarang: Organisasi Independen, Non-Politik & fokus pada Pemberdayaan Perempuan

Tokoh Kunci dalam Perjalanan Dharma Wanita

Beberapa tokoh yang menorehkan jejak penting dalam perkembangan organisasi ini di antaranya:

• Siti Hartinah (Ibu Tien Soeharto): Penggagas utama pembentukan Dharma Wanita pada tahun 1974 untuk mengkonsolidasikan berbagai wadah istri pegawai negeri dalam satu payung terstruktur.
• Amir Machmud: Ketua Dewan Pembina KORPRI yang meresmikan pendirian Dharma Wanita secara hukum dan organisasional pada tahun 1974.
• Dr. Nila F. Moeloek: Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan pertama yang terpilih secara demokratis pada Munaslub 1999. Beliau memimpin masa transisi penting yang mengubah watak organisasi dari elit-birokratis menjadi wadah sosial yang independen.

Mengapa Peringatan Ini Penting?

Peringatan Hari Dharma Wanita Nasional mengandung makna substantif bagi pembangunan sosial di Indonesia, yakni:

• Penguatan Ketahanan Keluarga: Memperkuat peran perempuan dalam membangun kualitas keluarga ASN sebagai benteng utama moral dan pendidikan anak.
• Penggerak Kemandirian Ekonomi: Melalui pelatihan UMKM dan literasi keuangan, DWP terbukti membantu menggerakkan perekonomian keluarga dan masyarakat akar rumput.
• Mitra Program Pemerintah: DWP aktif mengambil peran dalam program sosial nasional, mulai dari edukasi kesehatan reproduksi hingga pencegahan stunting nasional.

Relevansi Dharma Wanita bagi Perempuan Modern dan Gen-Z

Apakah Dharma Wanita masih relevan di tengah menguatnya isu kesetaraan gender dan era digital? Jawabannya adalah sangat relevan, dengan penyesuaian strategi dan pola pikir (mindset), di antaranya:

• Dari Pendamping Menjadi Mitra Sejajar: Anggota DWP modern tidak lagi sekadar “berada di balik bayang-bayang karir suami”, melainkan bertindak sebagai mitra strategis yang berdaya, berpendidikan, dan berdampak.
• Inkubasi Digital & Ekonomi Kreatif: DWP kini memfasilitasi para anggota untuk menguasai pemasaran digital (digital marketing), pemanfaatan media sosial untuk bisnis UMKM, dan keamanan finansial keluarga.
• Jaringan Sosial yang Luas: Memiliki struktur dari tingkat pusat hingga kecamatan dan desa, DWP memiliki potensi besar menjadi agen perubahan (agent of change) untuk mengedukasi isu KDRT, kesehatan mental, hingga literasi digital anak.