Apa Itu Cancel Culture? Definisi, Dampak Positif dan Negatifnya

SOLO, Solokini.com – Apa itu cancel culture dan mengapa fenomena budaya boikot digital ini kian marak di media sosial?

Secara garis besar, cancel culture adalah bentuk sanksi sosial berupa penarikan dukungan secara masif terhadap individu, tokoh publik, atau institusi yang dianggap melanggar etika dan norma masyarakat.

Di era digital saat ini, aksi boikot massal tersebut tidak hanya memengaruhi popularitas seseorang, tetapi juga berdampak langsung pada karir, reputasi, hingga kesehatan mental targetnya.

Definisi Cancel Culture Berdasarkan KBBI dan Para Pakar

Secara kebahasaan, cancel culture sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai budaya boikot atau pengucilan digital.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengucilan atau pemboikotan adalah tindakan menolak bekerja sama, berurusan, atau menghentikan partisipasi sosial terhadap suatu pihak sebagai bentuk protes atau hukuman.

Dalam konteks budaya digital, tindakan ini direalisasikan melalui penarikan dukungan massal secara serentak di media sosial.

Para akademisi dari lembaga pendidikan tinggi dan lembaga riset internasional memberikan pemetaan yang mendalam mengenai istilah ini. Berikut definisi cancel culture dari para pakar.

• Pew Research Center (2021), lembaga riset independen global berbasis di Amerika Serikat, dalam studi empirisnya mendefinisikan cancel culture sebagai praktik menuntut pertanggungjawaban seseorang atau kelompok secara publik atas tindakan, perkataan, atau pandangan mereka yang dianggap menyinggung, tidak etis, atau merugikan orang lain.
• Pakar studi media dan ilmu politik dari Harvard Kennedy School, Harvard University, Dr. Pippa Norris dalam karya ilmiahnya “Cancel Culture: Myth or Reality?” (2021), menjelaskan bahwa cancel culture merupakan bentuk partisipasi politik modern yang menggunakan tekanan kolektif untuk menjatuhkan sanksi moral, reputasi, maupun finansial kepada pihak-pihak yang memegang kekuatan atau pengaruh publik.
• Pakar sosiolinguistik dan budaya dari University of California, Santa Barbara, Dr. Anne H. Charity Hudley (2021), menegaskan bahwa cancel culture pada dasarnya adalah bentuk ostrasisme digital. Fenomena ini terdiri dari dua tindakan utama, yakni, pemboikotan publik untuk menarik dukungan ekonomi/sosial dan pembungkaman (shutting down) untuk membatasi ruang bicara target.

Sejarah Singkat dan Perkembangan di Era Media Sosial

Secara historis, aksi boikot bukanlah konsep yang benar-benar baru. Tindakan penolakan sosial telah digunakan sejak era pergerakan hak-hak sipil abad ke-20 sebagai alat perlawanan tanpa kekerasan.

Namun, sebagaimana dipaparkan dalam buku referensi akademis terbitan Palgrave Macmillan tulisan Dr. Eve Ng berjudul “Cancel Culture: A Critical Analysis” (2022), akar istilah “cancel” dalam konteks hubungan sosial berawal dari budaya populer media dan kancah hip-hop era 1990-an.

Konsep ini kemudian bertransformasi total dan memuncak di platform Twitter (X) dan Tumblr sejak pertengahan era 2010-an, didorong oleh gerakan sosial seperti #MeToo dan Black Lives Matter.

Di era media sosial saat ini, tagar (#) dan algoritma platform bertindak sebagai pemacu utama.

Sebuah kesalahan kecil, pernyataan masa lalu yang terungkap kembali, atau perbedaan pendapat dapat menjadi tular (viral) dalam hitungan menit. Massa digital kemudian bergabung untuk menarik kembali pengikut (unfollow), membatalkan pemesanan produk, hingga menuntut pemutusan hubungan kerja (firing) terhadap pihak yang disasar.

Dampak Positif Cancel Culture: Keadilan Sosial dan Akuntabilitas Public Figure

Meski kerap menuai kontroversi, sebagian pakar menilai bahwa cancel culture memiliki fungsi sosial yang penting dalam masyarakat demokratis. Menurut studi sosiologi dan perilaku politik dari The Journal of Politics, University of Chicago Press (2025), fenomena sanksi publik ini membawa beberapa manfaat bagi struktur masyarakat modern:

1. Memberikan Suara bagi Kelompok Marginal: Cancel culture memungkinkan individu dari kelompok minoritas atau masyarakat tanpa akses kekuasaan politik formal untuk menuntut pertanggungjawaban dari individu berpengaruh atau korporasi besar.
2. Mendorong Akuntabilitas Publik: Tokoh publik, pejabat, dan merek komersial kini harus berpikir ulang sebelum mengeluarkan kebijakan atau tindakan yang berpotensi melanggar etika dan merugikan publik.
3. Mengoreksi Ketimpangan Hukum: Di saat jalur hukum formal lambat atau gagal merespons pelanggaran etika dan kejahatan moral, pembatalan massal oleh publik sering kali menjadi satu-satunya bentuk sanksi sosial yang dapat diakses masyarakat dengan cepat.

Dampak Negatif Cancel Culture: Toxic Positivity, Efek Jera Berlebihan, dan Pengadilan Massa

Di sisi lain, implikasi negatif dari cancel culture tidak dapat dipandang sebelah mata. Publikasi penelitian sosiologi hukum dan hak asasi dari Oxford University Press (2020) mengungkapkan bahwa fenomena ini membawa dampak psikologis dan sosiologis yang sangat destruktif:

• Hilangnya Ruang untuk Pembelajaran dan Rehabilitasi: Cancel culture cenderung bersifat menghakimi secara permanen. Ketika seseorang melakukan kesalahan, massa sering kali menolak memberi maaf atau kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga mematikan proses pertumbuhan etis individu.
• Kesehatan Mental yang Terganggu: Korban dari tindakan pemboikotan dan perundungan massal kerap mengalami kecemasan berat, depresi, ostrasisme ekstrim, hingga risiko perundungan siber (cyberbullying) berlanjut yang membahayakan jiwa.
• Penurunan Efek Kebebasan Berpendapat (Chilling Effect): Berdasarkan riset ilmiah Britannica / Social Sciences (2021), norma cancel culture yang terlalu ekstrem menciptakan iklim ketakutan di masyarakat untuk mengekspresikan gagasan, melakukan diskusi kritis, atau mengemukakan pandangan yang berbeda dari arus utama (mainstream).

Membangun Budaya Kritik yang Sehat di Dunia Digital

Mengingat dampak ganda yang ditimbulkannya, para peneliti budaya media sosial menyarankan pergeseran paradigma dari cancel culture menuju call-in culture.

Jika cancel culture berfokus pada penghukuman dan pengucilan publik secara terbuka, maka call-in culture berfokus pada dialog edukatif, kritik privat yang membangun, serta pemberian ruang bagi pelaku untuk melakukan introspeksi dan pemulihan etis.

Sebagai masyarakat digital yang bijak, penting untuk mengedepankan verifikasi informasi (fact-checking), memisahkan kritik objektif dari kebencian pribadi, dan memahami bahwa setiap manusia memiliki kapasitas untuk belajar dari kesalahan masa lalu.