SOLO, Solokini.com – Pemerintah Jawa Tengah menghadirkan Pojok Investasi untuk memangkas hambatan perizinan dan mempercepat masuknya penanaman modal. Fasilitas yang dihadirkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ini akan menjadi pusat koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Kehadirannya juga menjadi bagian dari upaya Jateng mengejar target investasi Rp99,09 triliun pada 2026.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif kehadiran fasilitas tersebut. Menurutnya, investasi memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,83 persen secara tahunan (year on year) pada triwulan III 2026.
Realisasi investasi Jawa Tengah sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp72,54 triliun dari 82.420 proyek. Capaian tersebut menyerap 340.334 tenaga kerja. Luthfi juga menyebut tambahan potensi investasi dari Vietnam sebesar Rp10 triliun sehingga total investasi yang berhasil ditarik Jateng mencapai sekitar Rp82 triliun.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu menyiapkan percepatan perizinan untuk 12 calon kawasan industri baru di Jawa Tengah. Lokasinya tersebar di Rembang, Demak, Kota dan Kabupaten Semarang, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Boyolali, serta Grobogan. Pemerintah menargetkan seluruh proses penerbitan izin kawasan industri tersebut rampung maksimal 30 hari setelah pertemuan dengan para pelaku usaha.
“Paling lama 30 hari setelah dari sini, kami akan memanggil 12 pelaku usaha kawasan industri, kami klarifikasi, paling lambat 30 hari kami sudah mengeluarkan izin kawasan industrinya,” kata Todotua di Grhadika Bhakti Praja, Rabu (11/11/2026).
Pojok Investasi akan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan perizinan, terutama untuk investasi bernilai besar, berisiko tinggi, dan membutuhkan koordinasi lintas kementerian. BKPM menempatkan personel di Kantor DPMPTSP Jawa Tengah agar investor dapat berkoordinasi langsung dengan petugas terkait.
