JAKARTA, Solokini.com — Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melarang penggunaan rokok elektronik (elektrik) atau vape di lingkungan internalnya mendapatkan apresiasi hangat dari organisasi pemuda.
Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) menilai kebijakan ini sebagai momentum krusial bagi pemerintah Indonesia untuk memperluas cakupan aturan hingga ke tingkat larangan total di seluruh wilayah nasional.
Langkah ini menyusul terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri yang resmi berlaku sejak 30 Oktober 2026.
Kebijakan tegas ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa aparat penegak hukum mulai menindak serius bahaya rokok sintetis dan zat alternatif yang selama ini berlindung di balik kampanye klaim “lebih aman” dibandingkan rokok konvensional.
Sinyal Positif Perlindungan Generasi Muda
Ketua Umum IYCTC, Manik Marganamahendra, mengungkapkan bahwa selama ini produk rokok elektronik telah dipasarkan dengan narasi yang menyesatkan publik. Vape acap kali dicitrakan sebagai sarana alternatif yang aman bagi perokok yang ingin berhenti dari kebiasaannya. Padahal, fakta lapangan menunjukkan sebaliknya.
“Kami memandang kebijakan ini tepat dan patut diapresiasi, karena selama ini vape dipasarkan seolah aman, bahkan sebagai alternatif bagi orang yang ingin berhenti merokok. Faktanya, vape bukan produk yang aman,” tegas Manik.
Manik menambahkan, bentuk vape yang sangat variatif dan menyerupai alat elektronik umum membuat perangkat ini mudah disamarkan serta sulit dideteksi. Keterjangkauan dan kemudahan akses ini membuka celah berbahaya bagi penyalahgunaan bahan terlarang di kalangan remaja.
Ancaman paparan zat adiktif pada rokok elektronik menyasar kelompok muda secara agresif. Anak muda merupakan kelompok yang paling responsif terhadap tren anyar sekaligus paling rentan terhadap normalisasi perilaku merokok.
Oleh karena itu, IYCTC mendesak agar respons pemerintah tidak berhenti pada kebijakan parsial atau lingkup internal saja.
Darurat Narkoba: 98 Persen Cairan Vape Positif Narkotika
Sisi paling mengkhawatirkan dari maraknya rokok elektronik terkuak melalui temuan medis dan data intelijen narkotika. Koordinator Advokasi IYCTC, Daniel Beltsazar, memaparkan data yang sangat mengkhawatirkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN).
Berdasarkan data BNN periode Januari hingga September 2026, sebanyak 98 persen sampel cairan vape yang diuji dilaporkan positif mengandung narkotika, psikotropika, atau New Psychoactive Substances (NPS).
“Data ini mengonfirmasi bahwa vape bukan lagi sekadar masalah gaya hidup, tapi sudah menjadi medium dari peredaran narkotika. Ketika zat psikoaktif seperti THC atau amfetamin masuk ke dalam cairan vape, kerusakan otak dan kontrol impuls pada remaja menjadi tidak terhindarkan,” jelas Daniel.
Penggunaan cairan bermuatan zat psikoaktif ini tidak hanya mempercepat efek ketergantungan (adiksi), tetapi juga secara permanen merusak fungsi kognitif serta perkembangan saraf otak pada anak-anak dan remaja yang sedang tumbuh.
Indonesia Tertinggal dari Negara-Negara Tetangga ASEAN
Dari sudut pandang regulasi geopolitik, Indonesia dinilai sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Sejumlah negara di kawasan telah mengambil tindakan hukum yang tegas sejak bertahun-tahun lalu untuk melindungi warga negaranya dari ancaman bahaya rokok elektrik, yakni:
- Brunei Darussalam: Telah memberlakukan larangan total terhadap rokok elektrik sejak tahun 2010.
- Thailand & Kamboja: Menetapkan larangan dan sanksi tegas terkait vape sejak tahun 2014.
- Singapura: Melarang pemilikan, penjualan, dan penggunaan rokok elektronik sejak tahun 2018.
- Vietnam: Turut memperketat dan memberlakukan larangan serupa.
Pengalaman dari berbagai negara ASEAN tersebut menjadi bukti nyata bahwa kepastian dan ketegasan hukum merupakan fondasi utama. Apabila pemerintah Indonesia tidak segera menyusul langkah tegas ini, Indonesia berisiko hanya akan menjadi sasaran empuk pasar industri rokok elektronik internasional.
Ancaman Dual-Users dan Pentingnya Pengendalian Rokok Konvensional
Meskipun menyambut baik pembatasan vape, IYCTC memberi peringatan keras agar pemerintah tidak mengabaikan bahaya rokok konvensional.
Daniel Beltsazar menyoroti potensi timbulnya fenomena dual-users (pengguna ganda) atau perpindahan konsumsi kembali ke rokok biasa jika akses terhadap salah satu produk dibatasi sementara produk lainnya masih dijual bebas tanpa kendali.
Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat angka perokok aktif di Indonesia telah mencapai 70 juta jiwa. Dari angka fantastis tersebut, sebanyak 7,4 persen atau sekitar 5,9 juta jiwa adalah anak-anak berusia 10-18 tahun.
“Jangan sampai kita menutup satu pintu, tapi membiarkan pintu utama terbuka lebar,” ingat Daniel. Menurutnya, apabila pembatasan rokok elektrik tidak dibarengi dengan pengetatan rokok konvensional yang harganya masih murah dan iklannya bertebaran, yang terjadi hanyalah pergeseran perilaku konsumsi belaka.
Rekomendasi Langkah Konkret untuk Pemerintah
Guna memberikan perlindungan kesehatan publik secara komprehensif, IYCTC menyampaikan sejumlah desakan dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia:
- Pelarangan Total Peredaran Rokok Elektronik: Mendorong kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sekolah, dan perguruan tinggi untuk mengadopsi langkah tegas Polri dengan melarang peredaran dan penggunaan rokok elektronik di lingkungan masing-masing.
- Kenaikan Cukai dan Harga Rokok: Mendorong kenaikan tarif cukai rokok konvensional dan elektronik secara signifikan untuk menekan daya beli masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja.
- Pelarangan Iklan dan Promosi Total: Menutup seluruh ruang promosi, sponsor, dan iklan rokok di platform digital maupun media cetak dan luar ruang.
- Perluasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR): Memperketat pengawasan dan memperluas implementasi KTR di ruang publik, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja, serta area pendidikan.
- Penyediaan Layanan Berhenti Merokok: Memfasilitasi akses bantuan medis dan psikologis yang ramah pemuda bagi masyarakat yang ingin lepas dari jerat kecanduan rokok.
“Melarang rokok elektronik merupakan langkah tepat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, tetapi jangan sampai kita lalai mengendalikan rokok konvensional yang sama-sama berbahaya demi menjamin kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” tutup Daniel.
