Viral Oper Sewa Trotoar di Purwosari Solo Rp2,5 Juta, Respati: Pungli, Kita Tindak

Wali Kota Solo, Respati Ardi melakukan pertemuan dengan pengelola parkir Solo di Mapolresta Surakarta, Selasa 27 Oktober 2026.
Wali Kota Solo, Respati Ardi melakukan pertemuan dengan pengelola parkir Solo di Mapolresta Surakarta, Selasa 27 Oktober 2026.

SOLO, Solokini.com – Kabar penyewaan trotoar untuk berjualan di kawasan Purwosari, Solo, menjadi sorotan setelah beredar unggahan oper sewa lahan di media sosial Threads. Dalam unggahan tersebut, seorang warganet menawarkan sisa masa sewa lahan berukuran 3 x 10 meter selama delapan bulan dengan harga Rp2,5 juta.

Unggahan dari akun Threads @h** itu  mempertanyakan praktik penyewaan fasilitas pejalan kaki untuk kepentingan berdagang. Lokasi yang ditawarkan berada di bawah Flyover Purwosari, tepatnya di sebelah selatan atau samping barat Indosat. Berdasarkan keterangan dalam unggahan, lahan tersebut telah digunakan sejak 10 Agustus 2026.

“Oper sewa lahan, lebar 3×10 meter, lokasi bawah flyover Purwosari sebelah selatan (samping barat Indosat) sudah dipakai tgl 10 Agustus sampai hari ini, sewa sisa 8 bln 2,5jt,” tulis akun itu.

Baca Juga :  Kisah Alumni UNS, Awal Kuliah Tak Punya HP, Jadi Guru Les Dibayar Rp5 Ribu, Endingnya Haru

Pengunggah juga menyebut lokasi tersebut hanya bisa digunakan untuk usaha selain wedangan karena lapak di kanan dan kirinya sudah ditempati pedagang lain. Jam operasionalnya dimulai setelah pukul 16.00 WIB.

Menanggapi kabar tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan praktik penarikan uang sewa kepada pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar merupakan pungutan liar. Ia memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan menertibkan praktik tersebut, termasuk di kawasan Flyover Purwosari.

“Ya pastilah (pungli), penjenengan (kalian) mesti ngerti jawabe itu yo. Nanti ada namanya jabatan baru di Pemkot itu di UPT PKL,” kata Respati saat ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (18/11/2026).

Tugas UPT PKL

Respati menjelaskan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) PKL nantinya bertugas menyosialisasikan aturan sekaligus melakukan penertiban terhadap pedagang. Pengaturan tersebut meliputi lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan hingga ketentuan jam operasional. Kehadiran unit tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan PKL yang berjualan tidak sesuai aturan.

Baca Juga :  Warga Sragen Kini Bisa Cek Peraturan Desa Lewat HP, Cukup Pindai QR Code

Ia juga menegaskan tidak boleh ada pihak yang menarik uang sewa di luar ketentuan pemerintah. Menurut Respati, besaran retribusi sudah diatur sehingga pedagang tidak semestinya dibebani pungutan tambahan.

“Yo ra eneng to, soal retribusi apa pun kan sudah ditentukan peraturane, ya. Jangan begitulah, jangan membebani masyarakat. Kita tidak menghalangi untuk orang berjualan, cuman jangan sampai ada pungli-pungli kayak gitu. Wis nanti ditindak kalau masih ngeyel,” tegasnya.

Berita sebelumyaCara ke Fort Vastenburg Solo, Rute, Tiket, dan Tips Berkunjung