Solokini.com, Solo – Polemik suksesi Karaton Surakarta Hadiningrat terus memanas menjelang rencana penobatan raja baru.
Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan secara resmi mengirimkan surat imbauan agar penobatan (jumenengan) KGPAA Hamangkunegoro sebagai SISKS Paku Buwono XIV ditunda.
Penobatan yang rencananya akan digelar pada Sabtu, 15 November 2025, diminta ditahan mengingat Karaton Surakarta masih dalam masa berkabung atas wafatnya SISKS Paku Buwono XIII atau PB XIII.
Surat Imbauan Menahan Diri bernomor 16/MM/KKSH/11-2025 tertanggal 14 November 2025 tersebut ditujukan kepada Pengageng Parentah Karaton Surakarta Hadiningrat, KGPH Adipati Dipokusumo.
Mengutip dari surat imbauannya, Tedjowulan menegaskan bahwa fokus utama saat ini seharusnya adalah mendoakan almarhum raja, bukan menggelar prosesi suksesi.
“Kami mengingatkan agar yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk menahan diri. Kita masih dalam masa berkabung 40 hari atas Suruddalem/wafatnya SISKS Paku Buwono XIII dan fokus mendoakan Sawarga,” tulis Tedjowulan.
Imbauan ini didasarkan pada posisi Tedjowulan sebagai Maha Menteri, yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 430-9233 tahun 2017.
SK tersebut menempatkannya sebagai pelaksana fungsi ad interim (sementara) Paku Buwono XIII sampai adanya penobatan raja berikutnya.
Mandat Tedjowulan sebagai pelaksana fungsi sementara ini juga diperkuat oleh Surat Menteri Kebudayaan nomor 10596/ML.L/KB.10.03/2025 mengenai Pengelolaan Keraton Surakarta Hadiningrat.
Sebelumnya, pada 13 November 2025, KGPH Hangabehi telah dikukuhkan sebagai KGPAA Amangkunagara Sudibya Raja Putra Narendra Mataram Kaping VII oleh Ketua Lembaga Dewan Adat, GKR Wandansari.
Pengukuhan ini diselenggarakan dalam Rembuk Keluarga di Sasana Handrawina, yang kemudian disusul rencana penobatan sebagai SISKS Paku Buwono XIV.
Menanggapi peristiwa tersebut, Juru Bicara Maha Menteri, Kanjeng Pakoenegoro, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat keterangan kepada Menteri Kebudayaan mengenai posisinya.
“Kami jelaskan posisi Maha Menteri dalam kejadian itu, yaitu tidak tahu-menahu dan diminta langsung untuk menyaksikan,” pungkas Kanjeng Pakoenegoro.
Surat imbauan Tedjowulan ini juga ditembuskan kepada Walikota Surakarta, Komandan Kodim 0735/ Surakarta, Kapolres Surakarta, Ketua DPRD Kota Surakarta, dan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta.
Hal ini menunjukkan bahwa masalah suksesi Raja Solo ini telah menjadi perhatian serius di tingkat Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah).
