Solokini.com, Solo – Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi) Jawa Tengah menggelar sosialisasi sertifikat halal dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di Kota Surakarta (Solo) Senin (13/10/2025).
Acara ini menyasar para pelaku Usaha Penyedia Pangan Gizi-Menu Bergizi (SPPG-MBG) se-Jawa Tengah, sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan program makan bergizi (MBG) yang dicanangkan Presiden RI.
Sekjen Gapembi Jateng, Putut Kawuri Rostam Aji, menegaskan dukungan penuh asosiasi terhadap program MBG sesuai instruksi Gubernur Jawa Tengah, termasuk percepatan pengurusan SLHS dan sertifikasi halal.
“Jateng paling progresif dan masif untuk program MBG ini,” ujar Putut.
Gapembi bertekad membantu pemerintah agar program presiden berjalan lancar.
Dengan memastikan komunikasi yang baik antara SPPG-MBG, serta menyadari dampak positif program ini terhadap UMKM dan sektor pertanian.
Kendati demikian, ia mengakui adanya potensi margin error karena program ini relatif baru.
SLHS dan Sertifikasi Halal Jadi Pedoman Wajib
Ketua Pokja SLHS dan Halal Gapembi, Asep Suparman, menekankan bahwa SLHS dan sertifikasi halal merupakan pedoman wajib bagi dapur SPPG-MBG.
Gapembi mengambil peran mengolektifkan rekan-rekan dapur untuk mendapatkan edukasi yang seragam.
Bagi dapur yang sudah beroperasi, Asep menjelaskan, diwajibkan untuk segera menyusulkan pengurusan SLHS dan sertifikasi halal.
Proses percepatan yang merupakan proyek strategis nasional ini mendapat dukungan penuh dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan asosiasi sertifikasi halal.
“Pengurusan SLHS di Kota Solo bisa langsung ke Dinkes, namun di daerah lain seperti Boyolali atau Sukoharjo melibatkan Puskesmas,” jelas Asep.
Percepatan ini menjadi fokus utama karena program SLHS baru diserukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober 2025.
Targetnya, SLHS dapat keluar secepatnya, sebab tanpa SLHS, dapur SPPG-MBG tidak dapat beroperasi.
Sementara itu, sertifikat halal sendiri dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH).
Menggandeng Berbagai Mitra dan Fokus pada Zero Accident
Ketua Gapembi Jawa Tengah, Musthofa Safawi mengungkapkan, Gapembi tidak hanya fokus pada dapur SPPG-MBG, tetapi juga menggandeng berbagai asosiasi terkait seperti Indonesian Chef Association (ICA) dan ahli gizi.
“Gapembi menjadi wadah solusi,” kata Musthofa.
Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka menyongsong pelantikan pengurus Gapembi yang dijadwalkan pada 29 Oktober 2025. Di mana mereka juga akan membedah petunjuk teknis (juknis) terkait SPPG-MBG.
Musthofa mengakui bahwa meskipun Jawa Tengah dinilai baik dalam pelaksanaan, kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan sempat terjadi.
“Sebenarnya apa yang dibuat oleh SPPG-MBG sudah sesuai SLHS, tapi di tengah proses bisa terjadi error,” jelasnya.
Kendala yang sering terjadi adalah makanan idealnya disantap dalam jangka waktu 4 jam, namun terkendala di tengah jalan, seperti jam istirahat sekolah, proses pengantaran, atau adanya kasus alergi makanan pada anak.
Musthofa menegaskan, salah satu fokus utama SLHS saat ini adalah kewajiban pemasangan filter air karena uji laboratorium menunjukkan adanya bakteri E. coli.
Tantangan dan Progres di Jawa Tengah
Musthofa menyebutkan total anggota Gapembi di Jawa Tengah mencapai 1.000 dari sekitar 1.600 SPPG-MBG. Namun, dari 1.000 anggota tersebut, baru 83 SPPG-MBG yang sudah mengantongi SLHS dan sertifikasi halal.
Asep Suparman menambahkan kendala yang dihadapi dapur yang sudah berjalan adalah penyesuaian jadwal untuk pelatihan SLHS dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari pemerintah. Sehingga pelatihan seringkali hanya bisa dilakukan pada Sabtu atau Minggu.
“Penjamah di tiap dapur harus memiliki sertifikasi SLHS,” tegas Asep.
Penjamah adalah pekerja langsung yang terlibat dalam proses memasak, mulai dari meracik hingga penyelesaian masakan.
Untuk program percepatan ini, Gapembi menargetkan minimal 50% dari jumlah penjamah di dapur yang sudah berjalan mendapatkan sertifikasi SLHS, dengan Gapembi menjembatani komunikasi dengan Dinkes.
Musthofa menutup dengan apresiasi terhadap responsivitas Gubernur Jawa Tengah, yang telah membentuk Satgas MBG di semua kabupaten/kota, serta Posko Pengaduan 24 jam di tingkat provinsi.
“Kepala daerah di kab/kota cukup sigap terkait MBG,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan dukungan penuh Gapembi untuk mewujudkan zero accident dalam program ini.
