Solokini.com, Solo – Untuk akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah akan membangun 24 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru targetkan 90.717 penerima manfaat.
Peletakan Batu Pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung SPPG, Tingkat Kepolisian Resor (Polres) Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jateng berlangsung Rabu (25/6/2025).
Harapannya, pembangunan SPPG ini, mampu mengakselerasi pemenuhan kebutuhan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah.
Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengatakan, pembangunan dapur SPPG ini bertujuan untuk mendukung program MBG yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.
Ia menyampaikan, kemungkinan pembangunan SPPG di sejumlah kepolisian resor (polres) akan selesai dalam waktu tiga bulan.
“Hari ini yang ikut ada 24 Polres, dan bisa memberikan manfaat bagi 90.717 orang,” ucapnya usai groundbreaking di Kompleks Polresta Surakarta, Rabu (25/6/2025).
Ia mengungkapkan, pada tahap ini memang baru ada 24 Polres di Jateng yang akan membangun SPPG. Apabila nanti berjalan baik, maka masing-masing polres akan memiliki 2-3 dapur SPPG.
“Akan kita evaluasi, kalau hasilnya baik, maka akan kita lipat gandakan dengan disesuaikan kesiapan infrastrukturnya, khususnya lahan,” ujar Listyo Sigit Prabowo.
Terkait pelaksanaan MBG, Kapolri juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jateng yang sudah membentuk satuan tugas (Satgas) MBG. Nantinya, satgas tersebut akan bekerja sama dengan satgas serupa yang dimiliki oleh Polri.
“Gubernur Jateng sudah punya satgas yang akan bekerja sama dengan kita. Program SPPG ini pendukung MBG, ini dalam upaya meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak kita di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA,” urainya.
“Kita upayakan gizi ini betul-betul bisa terpenuhi, ini dalam rangka meningkatkan SDM (sumber daya manusia) menghadapi Indonesia emas 2045,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, ada sekitar 237 SPPG di Jateng per 24 Juni 2025. Terdiri dari SPPG Khusus (TNI), SPPG Pondok Pesantren (ponpes), dan SPPG Mandiri (mitra).
Saat ini, kebutuhan total untuk dapur MBG jumlahnya sekitar 3.000-an titik. Dengan total penerima manfaat MBG hingga kini jumlahnya mencapai sekitar 9 juta orang.
Dengan rincian, siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK, Ponpes, dan Sekolah luar Biasa (SLB) 7.939.945 orang; ibu hamil 439.931 orang; ibu menyusui 420.638 orang; dan anak stunting 198.993 anak.
“Satgas MBG kita sudah punya. Kita libatkan seluruh pihak. Jadi TNI ada (SPPG), Polri ada, swasta ada, mandiri atau mitra ada. Kita keroyok bareng,” kata Ahmad Luthfi.
Untuk memenuhi kebutuhan SPPG di Jateng, pemerintah juga menempuh upaya lain. Antara lain mengusulkan 134 lahan/aset milik pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Jateng untuk pembangunan SPPG.
Tim Badan Gizi Nasional (BGN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga sudah melakukan survei di 30 titik di 12 Kabupaten. Sebagian besar lahan sudah memenuhi kriteria pembangunan SPPG baru.
Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga mengusulkan sekitar 2 lokasi tambahan pembangunan SPPG di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
Antara lain yang ada di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara dan Kampung Laut, dan Kabupaten Cilacap.
Selanjutnya, Pemprov juga sudah mendata 183 koperasi serta 106 usaha kecil dan menengah (UKM) yang siap menjadi pemasok (supplier) bahan baku bagi SPPG.
Nantinya, Badan Gizi Nasional (BGN) akan memverifikasi ratusan mitra ini terkait kriteria atau standard.
Selain itu, sebanyak 221 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang juga dapat mendukung ketersediaan bahan baku.
