Solokini.com, Karanganyar – Sebanyak 38 tokoh dan instansi meraih penghargaan di ajang Soloraya Property Awards, apresiasi terhadap kontribusi para stakeholder dalam memajukan sektor properti.
Empat asosiasi pengembang perumahan di Soloraya, yakni REI, APERNAS, APERSI, dan HIMPERRA, merupakan inisiator Soloraya Property Awards tersebut.
Penyerahan penghargaan Soloraya Property Awards telah berlangsung di Alana Hotel Solo, Karanganyar, Rabu (20/8/2025).
Dalam sambutannya, Staf Khusus Wakil Menteri ATR/BPN, Budi Suryanto, mengapresiasi Soloraya Property Awards ini sebagai langkah positif.
Pihaknya menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara birokrat dan pengembang untuk memajukan birokrasi, terutama dalam hal pelayanan publik.
“Pelayanan publik tidak bisa ditawar lagi. Pelayanan yang cepat dan efisien bisa meningkatkan investasi dan melancarkan segala urusan,” paparnya.
Budi Suryanto juga menyinggung program percepatan layanan di BPN agar tidak ada lagi birokrasi yang mempersulit perizinan. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo dan Menteri ATR/BPN yang baru.
“Ini saatnya kita terbuka. Peta di wilayahmu, peta di desamu, ini sudah bersertifikat, ini belum. Jangan pernah mengeluarkan surat-surat yang sudah bersertifikat,” tegas Budi Suryanto.
Ketua Panitia dari DPD Komisariat Soloraya, Bambang Ariyanto, menjelaskan, acara ini bertujuan untuk menyambut aglomerasi Soloraya. Serta untuk memotivasi para pemangku kepentingan agar lebih inovatif.
Penghargaan ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam merealisasikan Gerakan 3 Juta Rumah sesuai Asta Cita Presiden Prabowo.
Pada prosesnya, penghargaan tersebut melibatkan dua akademisi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Institut Teknologi Sains dan Bisnis AAS (ITB AAS).
Direktur Pascasarjana UMS, Prof. Farid Wajdi memimpin tim survei untuk melakukan survei dan penilaian secara objektif.
Ia menerangkan, penilaian dilakukan berdasarkan delapan dimensi utama, yang berlandaskan pada teori good governance dari Bank Dunia.
Dimensi utama tersebut meliputi, keterlibatan (inclusivity), keadilan (fairness), kinerja (performance), transparansi, legitimasi, akuntabilitas, arah kebijakan (direction), dan kapabilitas (capability).
Survei ini melibatkan 116 responden pengembang perumahan di Soloraya yang mayoritas bergerak di bidang perumahan subsidi.
Prof. Farid menekankan, penghargaan semacam ini penting untuk membangun budaya mutu yang berkelanjutan.
Adapun kategori penghargaan mencakup, pemerintah daerah dan kantor ATR/BPN terbaik dalam pelayanan, notaris terbaik, perbankan terbaik dalam dukungan pembiayaan, serta pengusaha properti dengan desain ramah budaya, inspiratif, konsisten, milenial, dan inovatif.
Penghargaan khusus Lifetime Achievement diberikan kepada H. A. Sutantyo, yang diwakili oleh putrinya, Michiko, seorang pengusaha properti yang juga aktif.
Di kesempatan itu, Ketua REI, Joko Suranto, menyoroti ekosistem properti yang melibatkan tujuh kementerian. Adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharap bisa menjadi pendaftar perizinan yang selama ini tersebar.
“Pertumbuhan properti dapat memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pendapatan daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD APERNAS Soloraya dan Salatiga, Budiyono, menyatakan, kolaborasi empat asosiasi ini adalah contoh persatuan di antara organisasi profesi.
“Kalau kita bersatu, kita lebih kuat untuk menyampaikan tujuan kita dalam membangun perumahan,” kata Budiyono.
Sedangkan Anthony dari REI mengungkapkan tantangan pasar saat ini, yakni banyak calon konsumen menghadapi masalah BI checking akibat pinjaman online dan paylater.
“Developer yang inovatif dan pintar menciptakan pasar adalah yang akan bertahan,” ujar Anthony.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan turut hadir di acara tersebut.
Boedyo Dharmawan menegaskan, sektor perumahan adalah kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap warga negara.
Sehingga acara penghargaan seperti Soloraya Property Awards bukan sekadar seremoni. Melainkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam memenuhi kebutuhan dasar perumahan.
”Sektor perumahan bukan hanya dilihat dari sisi bangunan, tetapi kebutuhan dasar seluruh umat,” terangnya.
“Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2011, setiap orang berhak mendapatkan layanan dasar perumahan dan lingkungan yang sehat,” jelas Boedyo Dharmawan.
