Tarif PPh Final UMKM 0,5% Tetap Berlaku, Cek Syarat dan Batasannya

Moderator (Kiri): Dra. Mujiyati M.Si, Narasumber (Kanan) Isnaeni Mungawanah S.E, M.M saat memaparkan terkait Tarif PPh Final UMKM, di kampus UMS, Sukoharjo, Jumat (20/11/2026).

SUKOHARJO, Solokini.com — Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat kepastian soal pajak usaha: tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% tetap berlaku dengan batas omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Kabar paling disorot dari aturan ini adalah penghapusan batas jangka waktu pemanfaatan tarif 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan, sementara wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun tetap bebas PPh. 

Penjelasan aturan baru tersebut mengemuka dalam seminar “UMKM Paham Pajak, UMKM Naik Kelas: Memahami Ketentuan PPh Final Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026”.

Acara itu bersamaan dengan perpanjangan kerjasama Tax Center antara Kanwil DJP Jawa Tengah II dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) serta peluncuran jurnal Digitax di kampus UMS, Sukoharjo, Jumat (20/11/2026). 

Rincian Ketentuan Tarif PPh Final UMKM Terbaru

Dalam seminar tersebut, Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Jawa Tengah II, Isnaini Muawanah, menguraikan aturan main tarif PPh final UMKM yang perlu dipahami pelaku usaha sehari-hari.

Intinya, tarif ringan 0,5% tetap dipakai untuk memudahkan perhitungan pajak usaha berskala mikro, kecil, dan menengah. 

Berikut poin penting aturan tarif PPh final UMKM sesuai PP Nomor 20 Tahun 2026:

  • Tarif dan Batas Omzet: Tarif PPh final UMKM tetap 0,5% dengan batas peredaran bruto atau omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam satu tahun
  • Batas Waktu Dihapus: Batasan jangka waktu penggunaan tarif PPh final bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan kini dihapus
  • Koperasi dan Badan Usaha Lain: Koperasi tetap memperoleh jangka waktu empat tahun untuk memanfaatkannya, sedangkan CV, firma, dan perseroan terbatas (PT) umum tidak lagi dapat memanfaatkan skema ini
  • Hitungan Omzet Menyeluruh: Peredaran bruto kini dihitung dari seluruh penghasilan usaha dan pekerjaan bebas
  • Bebas Pajak Orang Pribadi: Wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai PP
Baca Juga :  PMI Surakarta Gelar Pengobatan Gratis di Sangkrah, Atasi Kendala Akses

Agar lebih mudah dibayangkan, bayangkan seorang pedagang makanan perorangan yang total omzet usaha dan penghasilan pekerjaan bebasnya mencapai Rp 900 juta dalam setahun.

Karena omzetnya tidak melewati Rp 4,8 miliar, ia tetap bisa memakai tarif PPh final 0,5% tanpa lagi dibatasi jangka waktu tertentu seperti aturan sebelumnya.

Sebaliknya, jika total omzet tahunannya hanya Rp 350 juta, wajib pajak orang pribadi tersebut tetap bebas PPh karena masih di bawah batas Rp500 juta setahun. 

Hal yang Perlu Disiapkan Pelaku UMKM

Selain memahami tarif, pelaku usaha perlu merapikan administrasi sejak awal agar urusan pajak berjalan lancar.

Isnaini mengimbau UMKM untuk memastikan status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke kantor pajak dan memisahkan catatan keuangan pribadi dari keuangan usaha. 

Memisahkan uang pribadi dan uang usaha membantu pemilik bisnis melihat kondisi keuangan secara jujur dan rapi.

Kebiasaan mencampur uang rumah tangga dengan uang dagang sering membuat pelaku usaha bingung menghitung omzet tahunan yang sebenarnya maupun menyiapkan laporan saat tiba waktunya lapor pajak.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Tengah II, Herlin Sulismiyarti, juga mengingatkan bahwa urusan pajak tidak serumit yang dikira asal dipelajari dengan baik. 

“Kolaborasi ini merupakan bentuk kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan dunia akademisi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pajak itu kalau dimengerti tidak rumit, asal kita paham dan jangan malu bertanya.” terang Herlin Sulismiyarti.

Baca Juga :  Dramatis! Motor Ibu dan Anak Terbakar Saat Hendak ke Sekolah di Simpang Manahan

Perpanjangan Kerjasama Tax Center UMS dan Jurnal Digitax

Di bagian lain rangkaian kegiatan pada Jumat (20/11/2026), Kanwil DJP Jawa Tengah II dan UMS memperpanjang perjanjian kerjasama Tax Center di kampus UMS, Sukoharjo, sekaligus meluncurkan jurnal Digitax.

Acara ini diikuti sekitar 140 peserta dari kalangan pelaku UMKM Solo Raya, dosen, mahasiswa, dan praktisi. 

Perjanjian tersebut ditandatangani Herlin bersama Wakil Rektor V UMS Prof. Supriyono, Ketua Program Studi Akuntansi FEB UMS Mahameru Rosy Rochmatullah, dan Ketua Tax Center FEB UMS Santi Putriani.

Sejak berdiri pada 2011, Tax Center UMS aktif menyelenggarakan kuliah umum perpajakan, program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani), asistensi pengisian SPT Tahunan, dan brevet pajak. 

Wakil Rektor V UMS, Prof. Supriyono, menyambut baik perpanjangan kerja sama ini dan berharap kehadiran jurnal Digitax memperkuat publikasi ilmiah di bidang perpajakan dan akuntansi digital. 

“Kami sangat menyambut baik kegiatan ini dan berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang telah memberikan kepercayaan kepada UMS, khususnya Program Studi Akuntansi dan Tax Center,” tutur Prof. Supriyono, Wakil Rektor V UMS.

“Kami juga berharap jurnal Digitax, wadah publikasi ilmiah perpajakan dan akuntansi digital, dapat terbit secara konsisten dan segera terakreditasi sehingga memberikan dampak yang lebih luas.” lanjutnya.

Ke depan, Kanwil DJP Jawa Tengah II dan Tax Center UMS akan terus menjalankan edukasi dan pendampingan perpajakan, termasuk melalui program Renjani, untuk mendukung UMKM agar makin paham aturan pajak dan berkembang.

Berita sebelumyaAmor Fati: Seni Mencintai Takdir dan Berdamai dengan Masa Lalu