Solokini.com, Jakarta – Pemerintah resmi menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja di sektor padat karya sebagai bentuk stimulus ekonomi jangka pendek.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, Senin (30/6/2025).
Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Menurutnya, kebijakan BSU untuk melindungi para pekerja yang paling terdampak akibat ketidakpastian global, khususnya di sektor padat karya.
“Pemerintah harus melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Agar daya belinya tetap terjaga di tengah ketidakpastian global,” ujar Febrio Kacaribu.
Kata Febrio Kacaribu, kebijakan ini tidak lepas dari dampak tarif dagang yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap industri ekspor Indonesia.
“Karena itu, saat kami merancang kebijakannya, prioritas utama yang kami pikirkan adalah sektor padat karya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, sektor seperti tekstil, alas kaki, dan mesin adalah yang paling rentan terkena imbas, sehingga membutuhkan perlindungan lebih.
Program BSU ini menyasar sebanyak 17,3 juta pekerja dengan kriteria penghasilan di bawah Rp 3.500.000 per bulan.
Besaran bantuan tersebut adalah Rp 300.000 per bulan selama dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025.
Pada tahap awal, pemerintah menetapkan sebanyak 3.697.836 pekerja sebagai penerima bantuan.
Upaya ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang lebih luas.
Pemerintah juga menggelontorkan beberapa program tambahan.
Seperti diskon tarif transportasi, diskon tol, bantuan sosial, serta perpanjangan potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Seluruh kebijakan pemerintah tersebut bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun ini.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menegaskan, fokus utama berbagai program tersebut adalah peningkatan kinerja ekonomi nasional.
“Ini bukan semata soal daya beli. Intinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua,” kata Susiwijono Moegiarso.
Sebagai mitra strategis pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menjadi salah satu lembaga penyalur utama BSU.
Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beragam akses pencairan.
“Kami berkomitmen terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan proses penyaluran berjalan mudah, aman, dan inklusif,” jelasnya.
